Senin, 03 Juni 2013

Efektivitas Zakat dalam Pengurangan Kemiskinan

Dika Fajri Fiisabiilillah
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berarti semua umat Islam wajib melaksanakannya. Kata zakat berasal dari kata “Zaka” yang berarti keberkahan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Maksudnya adalah zakat dapat membuat harta yang dimiliki seseorang menjadi berkembang menjadi berkali lipat (karena memiliki keberkahan didalamnya) dan dapat menjauhkan harta seseorang dari segala keburukan dan kerusakan dunia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiah yang berkata: “Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi.”
Sebagian harta manusia telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: “Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk) dan doakanlah untuk mereka, karena sesungguhnya do’amu itu menjadi ketenteraman bagi mereka.” Harta yang disisihkan tersebut diberikan kepada mereka (yang merujuk kepada orang yang berhak menerima zakat) yang sebagian besar merupakan orang-orang yang tergolong dibawah garis kemiskinan. Hal tersebut menandakan bahwa Islam telah mengajarkan kita agar kita dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui zakat.
Peran serta zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak dapat dipungkiri baik dalam kehidupan bagi seorang muslim maupun yang lainnya. Peranan zakat tersebut memang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, namun zakat juga berperan banyak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Kemiskinan merupakan akar permasalahan dari beberapa permasalahan lainnya seperti pengangguran bahkan kejahatan. Hal ini karena Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan masyarakat sehingga kemiskinan dianggap sebagai musibah yang harus segela ditanggulangi. Oleh karena itu zakat akan memberikan peran sebagai penyatu hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam sehingga akan mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT dalam menyelesaikan permasalahan lainnya.
Saat ini kecenderungan pemberian zakat tidak didasarkan pada niat untuk membantu sesama untuk mengeluarkan manusia lain dari jeratan kemiskinan. Seringkali zakat hanya dijadikan sebagai ajang untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam memenuhi salah satu rukun Islam tersebut. Padahal apabila zakat diberikan dengan niat yang tulus sebagai seorang muslim untuk membantu sesama dalam mengeluarkan mereka dari kemiskinan, maka Insya Allah pasti zakat yang diberikan tersebut dapat menjadi berkah baik bagi mereka yang memberikan maupun yang menerima agar dapat keluar dari jeratan kemiskinan.
Sehingga saat ini jarang sekali orang yang menganggap bahwa zakat dapat efektif dalam pengurangan kemiskinan. Padahal apabila ditelaah lebih jauh, zakat merupakan mekanisme pemberian sebagian harta yang hampir sama tujuannya dengan adanya kebijakan pajak yaitu untuk kemaslahatan umat. Namun bedanya adalah kebijakan pajak merupakan mekanisme pemberian sebagian harta yang diwajibkan kepada seluruh penduduk, walaupun penduduk tersebut tidak mampu untuk membayar pajak. Sedangkan zakat merupakan mekanisme pemberian sebagian harta yang diwajibkan bagi sebagian umat muslim yang mampu membayarnya dengan tujuan untuk kebaikan umat Islam secara keseluruhan.
Oleh karena itu sebenarnya dalam pengadaan pendanaan bagi pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sebaiknya dilakukan dengan mekanisme pajak berbentuk “zakat”. Hal ini maksudnya adalah pajak yang berbentuk “zakat”  tersebut hanya dibebankan bagi mereka yang mampu membayarnya. Kemudian alokasi dana dari “zakat” tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrstruktur dan pelayanan publik lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Sehingga pembangunan akan dapat efektif selain dapat menyejahterakan penduduk namun juga tidak memberatkan bagi mereka yang tidak mampu membayarnya.
Pengelolaan pajak berbentuk “zakat” tersebut harus dilakukan secara profesional dengan ketentuan-ketentuan Islam dalam Al-Qur’an. Sehingga jika prinsip ini dapat dijalankan maka harta yang dikumpulkan melalui pajak berbentuk “zakat” dapat menjadi produktif, dapat menciptakan lapangan kerja, membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terencana, dan lainnya. Sehingga banyak manfaat yang dapat diraih dengan adanya pengelolaan pajak berbentuk “zakat” yang dilakukan secara profesional. Pengelolaan tersebut juga harus didukung dengan adanya keinginan dari pihak berwenang (badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih sehingga pengelolaan pajak berbentuk “zakat” tersebut dapat efektif. Selain itu juga perlu dilakukan dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah melalui political will agar dapat mengalokasikan anggaran bagi pembangunan yang dapat menyejahterakan umat. Sehingga “zakat” dapat efektif dalam menyejahterakan umat manusia sehingga kemiskinan yang merupakan akar dari segala permasalahan di Indonesia dapat dikurangi melalui mekanisme tersebut.
Referensi:
1.       http://zakat-kemiskinan.blogspot.com/. Diakses hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 pukul 13.01 WIB

2.       http://bukhariibra.wordpress.com/2007/11/21/zakat-dan-kedudukanya-dalam-islam/. Diakses hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 pukul 13.13 WIB

Sabtu, 16 Februari 2013

Teori-Teori Organisasi


Dika Fajri Fiisabiilillah
15410018
Urban and Regional Planning, School of Architecture, Planning and Policy Development, Bandung Institute of Technology, Bandung, Indonesia.
dikafajri@rocketmail.com


ABSTRACT

Public administration is attached with organization system because when administrative activities become more complex, organization theory is needed in order to acomodate public administration’s demand. Organization theory has several models which describe a freer apporach about organization  that can be adapted to situation as needed. Those models are the closed model of organizations, the open models organization, and the synthesis model of both models.  By knowing the threads of organization theory, we can make a better public organizations for administration activities. This article describes models of organization conceptually and compares those models with good governance principles and the application in Indonesia.

Keywords: public administration, models, the threads of organization theory, the closed model of organizations, the open models organization, the synthesis model


PENDAHULUAN

Perencanaan wilayah dan kota tidak akan berjalan tanpa adanya pengaturan dalam sistem pembangunan atau yang biasa disebut administrasi publik. Teori-teori organisasi yang menjelaskan model-model yang berlaku dalam sistem organisasi sangat diperlukan dalam administrasi publik. Hal ini dikarenakan dalam administrasi publik, organisasi adalah hal yang paling esensial. Semakin kompleks kegiatan organisasi maka pendekatan terhadap model-model sistem organisasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam membuat sistem organisasi administrator publik sesuai kondisi dan situasi yang ada. Model-model sistem organisasi menjadi dasar fundamental dalam membuat sistem organisasi adminitrator publik. Sehingga dapat diketahui tindakan dan cara yang tepat dalam menjalankan organisasi adminitrator publik sesuai model yang digunakan agar administrasi publik dapat berjalan dengan baik.

Dalam jurnal ini, akan dipaparkan mengenai teori-teori organisasi yang menjelaskan model-model organisasi khususnya yang berhubungan dengan organisasi pada sektor publik.  Model-model tersebut antara lain tersebut antara lain: model organisasi tertutup; model organisasi terbuka; dan model sintensis dari kedua model sebelumnya. Selain itu, dalam jurnal ini akan dibahas mengenai perbandingan model-model  organisasi berdasarkan teori-teori organisasi dengan prinsip good governance untuk administrasi publik dalam negara dan contoh aplikasi pendekatan model organisasi di tingkat pemerintah .

MODEL, DEFINISI, DAN ORGANISASI

Dalam konteks organisasi, terdapat perbendaan mendasar mengenai definisi organisasi dengan model organisasi. Sebuah model adalah suatu definisi sementara sesuai dengan data yang ada mengenai objek tertentu. Sementara definisi mengupayakan atau mencerminkan untuk menyatakan kondisi alami dasar dan baku dari suatu objek , sebuah model tidaklah berlaku demikian, dan merupakan sebuah pendekatan longgar suatu objek yang bisa diterapkan di setiap situasi.

Oleh karena itu dalam konteks organisiasi, definisi organisasi berbeda dengan model organisasi. Oleh karena suatu definisi mengupayakan atau mencerminkan untuk menyatakan kondisi alami dasar dan baku dari suatu objek, maka definisi organisasi akan berbeda sesuai dengan konteks dan orang yang mendefinisikannya. Menurut Victor A. Thompson, organisasi adalah integrasi impersonal dan sangat rasional atas sejumlah spesialis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.  Sementara menurut Chester I. Barnard, organisasi adalah sebuah sistem yang memrakarsakan koordinasi kerja antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut E. Wight Bakke, organisasi adalah suatu sistem yang berkelanjutan atas kegiatan manusia yang bermacam-macam dan terkoordinasi berupa pemanfaatan, perubahan, dan pernyatuan segenap sumber-sumber manusia, modal, gagasan, dan sumber alam untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia tertentu dalam interaksinya dengan sistem-sistem kegiatan manusia dan sumber-sumbernya yang lain, dalam suatu lingkungan tertentu. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pendefinisian organisasi, namun masih terdapat karakteristik-karakteristik yang pasti dari suatu organisasi, yaitu:
1.       punya maksud tertentu, dan merupakan kumpulan berbagai macam manusia;
2.       punya hubungan sekunder (impersonal atau hubungan khusus antar manusia didalamnya);
3.       punya tujuan yang khusus dan terbatas;
4.       punya kegiatan kerjasama pendukung;
5.       terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas;
6.       menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya;
7.       sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan.

Ketujuh karakteristik ini yang membentuk model-model organisasi dalam teori-teori organisasi. Dalam konteks administrasi publik, terdapat karakteristik yang dapat ditambahkan, yaitu organisasi administrator publik memperoleh sumber-sumbernya (pajak dan legitimasi) dari negara, dan dijembatani oleh lembaga-lembaga kenegaraan.

MODEL ORGANISASI TERTUTUP

Model ini merupakan model yang memiliki pengaruh paling luas terhadap para ahli administrasi negara dan didasari oleh tiga teori, yaitu teori birokrasi, manajemen ilmiah, dan manajemen administratif. Adapun model ini memiliki ciri-ciri pokok, yaitu:
1.       tugas-tugas rutin akan berlangsung dalam kondisi yang stabil;
2.       adanya spesialisasi tugas (pembagian kerja);
3.       sarana dan atau cara pelaksanaan tugas yang baik sangat ditekankan;
4.       konflik dalam organisasi ditengahi oleh pimpinan;
5.       pertanggungjawaban atas apa saja yang diharapkan terlaksana dan pembagian tugas resmi masing-masing anggota sangat ditekankan;
6.       pertanggungjawaban dan loyalitas seorang anggota lebih dituntut untuk bagian organisasi dimana ia bekerja;
7.       organisasi dipandang sebagai suatu struktur hirarki;
8.       pengetahuan menyeluruh hanya dipegang oleh pimpinan;
9.       interaksi antaranggota organisasi cenderung bersifat vertikal (seseorang selalu mendapat perintah dari atasannya, yang kemudian diteruskan ke bawahannya);
10.   gaya interaksi diarahkan pada hubungan-hubungan pemisahan yang jelas antara atasan dan bawahan dengan aspek kepatuhan dan ketaatan pada perintah;
11.   loyalitas dan kepatuhan kepada organisasi dan atasan sangat ditekankan;
12.   penghargaan merupakan internalitas (status seseorang ditentukan oleh tingkatan dan jabatan resminya).

Tentu saja tidak ada organisasi yang seluruhnya memiliki karakteristik-karakteristik model organisasi tertutup tersebut. Semakin banyak karakteristik model organisasi tertutup yang dicakup oleh suatu organisasi, maka organisasi tersebut semakin dekat dengan bentuk yang ideal dari model organisasi tertutup. Karakteristik-karakteristik tersebut didapatkan oleh tiga teori yang mendasarinya, yaitu teori birokrasi, manajemen ilmiah, dan manajemen administratif.

Teori pertama yang mendasari model organisasi tertutup adalah teori birokrasi. Teori ini digagas oleh Max Weber, seorang sosiolog Jerman. Menurutnya organisasi memiliki karakteristik-karakteristik pokok, yaitu:
1.       hirarki;
2.       kenaikan jabatan atas dasar ukuran profesionalitas dan keahlian;
3.       adanya jenjang karir;
4.       ketergantungan dalam penggunaan peraturan dan regulasi;
5.       hubungan impersonalitas diantara para profesional karir dalam birokrasi dan hubungan mereka dengan pihak yang dilayaninya.

Teori ini memiliki ciri khas yaitu kekakuan, ketidakluwesan, penekanan yang lebih besar terhadap sarana daripada hasil akhir, serta aspek manipulasi (cara untuk membuat anggota melakukan tugasnya) tidak manusiawi. Menurut Weber, aspek impersonal, tangan besi, efisien, dan kesan agung para pemimpin yang bisa menarik dukungan anggota dari organisasi tersebut. Namun bukan berarti Weber adalah orang yang antihumanis, tapi memang keadaan semasa dia hidup yang mendasari pembangunan teorinya tersebut.

Teori kedua yang mendasari model organisasi tertutup adalah manajemen ilmiah. Teori ini digagas oleh Frederick Taylor, dan Frank serta Lillian Gilberth. Menurutnya peningkatan efisiensi dan penghematan  organisasi untuk meningkatkan produksi menjadi hal yang sangat penting. Karakteristik yang paling melekat adalah pandangannya yang khas atas humanisme. Manusia dipandang sebagai perlengkapan tambahan mesin dan manusia harus bekerja seefektif mesin. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah efisiensi tak perlu dianggap kontra dengan humanisme karena efisiensi juga diperlukan dalam kinerja suatu organisasi.

Teori ketiga yang mendasari model organisasi tertutup adalah manajemen administratif. Teori ini digagas oleh Luther Gullick, Lyndall Urwick, James D. Mooney, dan Alen C Reiley. Teori ini berasumsi bahwa administrasi adalah administrasi, di konteks apapun dia berada, sehingga diperlukan prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi yang bisa diterapkan dalam konteks apapun. Prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip koordinasi, prinsip skalar (struktur hirarki), prinsip fungsional (pembagian tugas), dan prinsip staf/lini.

Ketiga teori inilah yang mendasari model organisasi tertutup. Ketiganya mempunyai persamaan mendasar yaitu adanya prinsip hirarki dalam pengerjaan tugas organisasi dan efisiensi ekonomi (rasionalisme) menjadi kriteria yang utama. Namun terdapat kritik terhadap ketiga teori tersebut karena tidak membebaskan bawahan atau anggota organisasi untuk mempunyai karsanya sendiri. Anggota sebenarnya mampu untuk berpikir sendiri dan berperilaku sesuai dengan kehendak mereka sendiri (tidak hanya patuh terhadap perintah pimpinan). Oleh karena itu, bagaimanapun juga model organisasi tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan model lainnya.

MODEL ORGANISASI TERBUKA

Model ini merupakan model yang memiliki pengaruh paling luas terhadap para ahli administrasi niaga dibandingkan administrasi negara dan didasari oleh tiga teori, yaitu hubungan antarmanusia, pengembangan organisasi, dan organisasi sebagai unit fungsi dari lingkungannya. Adapun model ini memiliki ciri-ciri pokok, yaitu:
1.       tugas-tugas yang tak rutin terjadi dalam kondisi yang tak stabil;
2.       pengetahuan khusus diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas umum (masing-masing anggota bisa saling mengisi dan membantu tugas masing-masing);
3.       penyelesaian kerja sangat ditekankan;
4.       konflik internal organisasi diselesaikan oleh  interaksi antar anggota sendiri;
5.       tanggung jawab bersama sangat ditekankan (menghapus pembagian kerja tugas yang kaku sehingga segenap anggota merasa berkepentingan dengan setiap masalah organisasi);
6.       tanggung jawab dan loyalitas perseorangan diperuntukkan bagi organisasi secara keseluruhan;
7.       organisasi dipandang sebagai struktur jaringan kerja yang lentur;
8.       pengetahuan tertentu bisa dimanfaatkan dimanapun dalam pengerjaan tugas organisasi (semua mengetahui sesuatu mengenai tugas organisasi, tapi tidak ada yang tahu secara keseluruhan);
9.       interaksi antaranggota dalam organisasi cenderung bersifat horizontal bukan vertikal (semua orang dapat saling berinteraksi);
10.   interaksi cenderung menuju arah yang cerdas, berupa saran (bukan perintah), yang menutup hubungan superordinat dan subordinat dan cenderung bersifat kekeluargaan (antara pemimpin dan bawahan);
11.   penyelesaian tugas dan kinerja yang baik dalam penyelesaian tugas sangat ditekankan;
12.   penghargaan merupakan eksternalitas (status seseorang ditentukan oleh kemampuan profesionalitas dan reputasinya).

Tentu saja tidak ada organisasi yang seluruhnya memiliki karakteristik-karakteristik model organisasi terbuka tersebut. Semakin banyak karakteristik model organisasi terbuka yang dicakup oleh suatu organisasi, maka organisasi tersebut semakin dekat dengan bentuk yang ideal dari model organisasi terbukap. Karakteristik-karakteristik tersebut didapatkan oleh tiga teori yang mendasarinya, yaitu hubungan antarmanusia, pengembangan organisasi, dan organisasi sebagai unit fungsi dari lingkungannya.

Teori pertama yang mendasari model organisasi terbuka adalah hubungan antarmanusia. Teori ini digagas oleh Elton Mayo, Fritz J. Roethlisberger, Richard H. Franke, James D. Kaul, dan A.H Maslow. Menurut teori ini kerja sama yang baik dalam organisasi akan menghasilkan produksi yang baik pula, begitupun sebaliknya. Kerja sama yang baik tersebut didapatkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang tidak dipertimbangkan sebelumnya dalam model organisasi tertutup, yaitu kecocokan, norma informal, emosi, dan motivasi personal. Bahkan lebih jauh Franke dan Kaul menambahkan bahwa hubungan antarmanusia bukan hanya hal yang menjadi alasan dalam efisiensi bagi pekerja. Hal lainnya adalah sumber-sumber motivasi seperti disiplin manajerial, ketakutan, pengurangan keletihan (waktu istirahat), dan uang. Lebih jauh lagi Maslow menambahkan hal-hal yang menjadi motivasi bagi pekerja dalam organisasi apabila pekerja tersebut telah memenuhi hirarki kebutuhan Maslow, yaitu: kebutuhan psikologis (kebutuhan dasar manusia); keamanan; keinginan untuk memiliki dan dimiliki; penghargaan diri sendiri; dan perwujudan jati diri.

Teori kedua yang mendasari model organisasi terbuka adalah pengembangan organisasi. Teori ini digagas oleh Kurt Lewin, Wendell L. French, dan Cecil H Bell, Jr. Menurut teori ini pengembangan organisasi merupakan perencanaan yang didesain agar meningkatkan efektivitas organisasi dan keberlangsungan organisasi tersebut melalui intervensi yang terencana dalam pengerjaan tugas organisasi dengan menggunakan pengetahuan dari tindakan ilmiah. Penekan dari teori ini yaitu perencanaan, analisis sistem, dan pencapaian tujuan efektivitas organisasi, dan organisasi yang sehat. Sasaran dari pengembangan organisasi yaitu:
1.       meningkatkan kemampuan anggota perseorangan seiring dengan keberjalanan anggota lainnya (kompetensi impersonal);
2.       memberi legitimasi aspek emosi manusiawi dalam organisasi;
3.       meningkatkan rasa saling pengertian diantara para anggota;
4.       mengurangi ketegangan;
5.       menciptakan fungsi manajemen tim dan kerja sama antarkelompok dalam organisasi;
6.       mengembangkan teknik yang lebih efektif bagi penyelesaian konflik dengan metode nonotoriter dan interaktif;
7.       menyusun organisasi yang strukturnya sesederhana mungkin.

Teori ketiga yang mendasari model organisasi terbuka adalah organisasi sebagai unit fungsi dalam lingkungannya. Teori ini digagas oleh Chester I Barnard, Philip Selznick, dan Burton Clark. Ciri dari teori ini adalah penggunaan organisasi secara keseluruhan beserta unit analisanya dengan tugas menangani hambatan dan tekanan dari lingkungan terhadap organisasi, dan strategi operasional yang dirancang untuk menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan dari lingkungan. Teori ini menganggap bahwa organisasi tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya sebagai sistem yang lebih luas.

Ketiga teori inilah yang mendasari model organisasi terbuka. Ketiganya tidak mempunyai persamaan mendasar namun saling membangun model organisasi terbuka. Oleh karena itu, bagaimanapun juga model organisasi terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan model lainnya.

PERBEDAAN MENDASAR MODEL OGANISASI TERTUTUP DAN TERBUKA

Terdapat empat hal pokok yang menjadi perbedaan mendasar dari model organisasi tertutup dan terbuka. Adapun keempat hal tersebut, yaitu: perbedaan persepsi atas lingkungan organisasional; perbedaan persepsi atas kondisi alamiah manusia; perbedaan persepsi atas penggunaan manipulasi dalam organisasi; dan perbedaan persepsi atas peranan dan arti penting organisasi bagi masyarakat. Keempat perbedaan mendasar tersebut sangat penting diketahui karena karena mempengaruhi pendekatanan suatu organisasi dibentuk.

Perbedaan mendasar pertama adalah perbedaan persepsi atas lingkungan organisasional. Model organisasi tertutup menganggap lingkungannya stabil sehingga terdapat tugas rutin. Sedangkan model organisasi terbuka menganggap lingkungannya tidak stabil dan penuh dengan perubahan sehingga tugas-tugas organisasinya pun tidak rutin. Namun sebenarnya kinerja suatu organisasi tergantung dari lingkungan dimana organisasi tersebut berada. Model organisasi terbuka akan mati apabila berada di lingkungan stabil dan model organisasi tertutup akan mati apabila berada di lingkungan yang tidak stabil. Oleh karena itu dalam upaya mempertemukan stabilitas atau labilitas lingkungan, cara-cara model organisasi tertutup maupun terbuka yang sesuailah yang harus diterapkan dalam suatu organisasi.

Perbedaan mendasar kedua adalah perbedaan persepsi atas kondisi alamiah manusia. Model organisasi tertutup mengasumsikan bahwa semua anggota tidak dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan, motivasi kerja adalah persoalan pribadi, dan semua anggota akan termotivasi dengan pengaplikasian perlakuan khusus dan hukuman. Sedangkan model organisasi terbuka mengasumsikan bahwasemua anggota dapat menikmati pekerjaannya sama seperti bermain, semua anggota lebih memilih mengerjakan tugasnya dengan cara mereka masing-masing, semua anggota dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan, motivasi kerja adalah masalah organisasi, dan semua anggota akan termotivasi bila diberikan penghargaan.

Perbedaan mendasar ketiga adalah perbedaan persepsi atas penggunaan manipulasi dalam organisasi. Manipulasi dalam konteks organisasi adalah cara untuk membuat anggota untuk melakukan kerja sesuai yang pimpinan inginkan. Manipulasi yang dilakukan dalam model organisasi terbuka adalah dengan mengakselerasi aktualisasi jati diri namun dengan tetap menguragi ego masing-masing anggota. Sedangkan manipulasi yang dilakukan oleh model organisasi terbuka adalah dengan memanfaatkan kinerja manusia dengan cara apapun (termasuk paksaan) demi tercapainya tujuan akhir organisasi.

Perbedaan mendasar terakhir adalah perbedaan persepsi atas peranan dan arti penting organisasi bagi masyarakat. Menurut model organisasi tertutup menyatakan bahwa organisasi yang rasional sangat dibutuhkan untuk meraih tujuan masyrakat yang bahagia. Tanpa birokrasi dalam model organisasi tertutup maka masyarakat tak akan maju. Sedangkan menurut model organisasi terbuka peranan organisasi dalam masyarakat adalah hal yang kompleks, saling berkaitan dan berinteraksi. Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi.

MODEL SINTESIS ORGANISASI TERTUTUP DAN ORGANISASI TERBUKA

Adanya kelebihan dan kekurangan dari kedua model organisasi menyebabkan ada upaya untuk mempertemukan kedua konsep model organisasi. Model ini menyebutkan bahwa seiring dengan model organisasi terbuka (asumsi bahwa organisasi merupakan kumpulan yang terbentuk sendiri dan bekerja dalam lingkungan yang tak pasti), terdapat perilaku organisasional yang dimotivasikan oleh kebutuhan untuk merutinkan dan merasionalisasikan kerja unternal organisasi dan dalam hubungannya dengan lingkungannya, kapan saja, dimana saja selama memungkinkan. Sehingga model ini memiliki tiga variabel pokok, yaitu:
1.       organisasi dan lingkungan bisa dan memang melakukan perubahan;
2.       organisasi dan orang-orang didalamnya bertindak untuk menjaga kelangsungan hidupnya;
3.       organisasi dan orang-orang didalamnya bisa dan memang belajar dari kesalahan.






PEBANDINGAN MODEL-MODEL ORGANISASI DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN APLIKASINYA DI INDONESIA

Adanya kekurangan pada masing-masing model organisasi dan kurang praktisnya model sintesis membawa pada satu permasalahan utama. Permasalahan tersebut adalah bagaimana seharusnya administrasi publik di Indonesia bekerja dalam melakukan pendekatan dari model-model organisasi tersebut. Terdapat beberapa kelebihan yang terdapat baik di model organisasi tertutup maupun terbuka yang tidak dijelaskan lebih lanjut oleh model sinstesis. Pada model organisasi tertutup tugas rutin, struktur hirarki, pembagian kerja, kepatuhan dan ketaatan pada perintah perlu ditekankan agar organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sedangkan pada model organisasi terbuka kelenturan, tanggung jawab bersama, loyalitas anggota, dan hubungan kekeluargaan juga penting bagi suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat bekerja secara sehat dan motivasi anggota dalam bekerja dapat ditingkatkan. Oleh karena itu sebenarnya terdapat satu “model” yang cukup mencakup beberapa kelebihan dari model organisasi tertutup dan terbuka dan tidak dijelaskan lebih lanjut oleh model sinstesis. “Model” organisasi tersebut adalah prinsip good governance.

Dalam konteks perencanaan, prinsip good governance dalam administrasi publik sangat diperlukan karena memiliki andil yang penting untuk memberikan arahan pembangunan dalam administrasi publik. Upaya mewujudkan good governance merupakan  bagian dari  upaya mewujudkan masyarakat sipil yang mendorong kesempatan berbagai lapisan masyarakat untuk menentukan masa depannya (Teti A. Argo, 2004). Oleh karena itu dalam mewujudkan good governance pada administrasi publik akan mewujudkan pula administrasi yang sehat karena mendorong kesempatan kepada berbagai lapisan masyarakat. Penyelenggaraan administrasi publik tidak hanya membutuhkan keterlibatan pemerintah namun juga melibatkan seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta). Administrasi publik dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik apabila ketiga pelaku tersebut terlibat dan bekerja sama dalam penyelenggaraannya. Setiap pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menyelenggarakan administrasi publik. Good governance berperan dalam mewujudkan interaksi terbaik antarpelaku sehingga dapat menyelenggarakan administrasi publik dengan baik.

Adapun prinsip good governance  menurut UNDP, yaitu: partisipasi; kerangka hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap; wawasan kedepan; akuntabilitas; pengawasan; efektif dan efisien; profesionalisme; dan berorientasi pada konsensus. Sebenarnya prinsip-prinsip tersebut tidak terlepas dari kelebihan dari kedua model organisasi tertutup maupun terbuka. Partisipasi, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, dan berorientasi pada konsensus merupakan upaya dari aktualisasi diri masyarakat dalam model organisasi terbuka. Profesionalisme juga salah satu karakteristik yang dimiliki oleh model organisasi terbuka.  Kemudian akuntabilitas merupakan salah satu upaya pertanggungjawaban bersama administrasi publik yang juga menjadi karakteristik model organisasi terbuka. Sementara itu kerangka hukum dan pengawasan terhadap kinerja administrasi publik merupakan upaya untuk meningkatkan aspek kepatuhan dan ketaatan yang menjadi karakteristik model organisasi tertutup. Efektivitas dan efisien juga menjadi salah satu kriteria utama yang diusung dalam model organisasi tertutup. Oleh karena itu sebenarnya pendekatan dari kedua model organisasi tersebut seharusnya lebih diarahkan kepada prinsip good governance dalam membentuk administrasi publik. Hal ini dikarenakan prinsip good governance  telah mengakomodasi beberapa kelebihan yang dimiliki oleh kedua model organisasi.

Saat ini pihak yang berupaya menerapkan prinsip good governance dalam administrasi publik daerahnya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta wakilnya. Hal ini terlihat dari kinerja mereka yang lebih mengutamakan aspek daya tanggap dan partisipasi dalam setiap program yang dijalankan oleh mereka. Tak lupa prinsip akuntabilitas juga diterapkan pada saat Wakil Gubernur DKI Jakarta memotong anggaran pemerintah yang tidak perlu sebagai upaya dalam mempertanggungjawabkan kinerja administrasi publik kepada masyarakat. Sementara pemotongan anggaran pemerintah yang tidak perlu juga sebagai bentuk efisiensi terhadap kinerja administrasi publik DKI Jakarta. Oleh karena itu adminsitrasi publik di daerah lainnya sebaiknya juga turut mengambil contoh dari penerapan good governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik daerahnya.


KESIMPULAN

Administrasi publik tidak akan lepas dari sistem organisasi yang membentuknya. Dalam mempelajari administrasi publik, kita perlu mempelajari tentang teori-teori organisasi yang menjelaskan model-model yang berlaku dalam sistem organisasi. Hal ini dikarenakan dalam administrasi publik, organisasi adalah hal yang paling esensial. Semakin kompleks kegiatan organisasi maka pendekatan terhadap model-model sistem organisasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam membuat sistem organisasi administrator publik sesuai kondisi dan situasi yang ada

Adapun model-model organisasi tersebut, yaitu: model organisasi tertutup; model organisasi terbuka; dan model sintensis dari kedua model sebelumnya. Terdapat perbedaan mendasar dari empat hal pokok yang menjadi perbedaan mendasar dari model organisasi tertutup dan terbuka. Adapun keempat hal tersebut, yaitu: perbedaan persepsi atas lingkungan organisasional; perbedaan persepsi atas kondisi alamiah manusia; perbedaan persepsi atas penggunaan manipulasi dalam organisasi; dan perbedaan persepsi atas peranan dan arti penting organisasi bagi masyarakat. Adanya kelebihan dan kekurangan dari kedua model organisasi tertutup maupun terbuka menyebabkan ada upaya untuk mempertemukan kedua konsep model organisasi menjadi model sintesis.

Namun dalam konteks administrasi publik di Indonesia ketiga model tersebut kurang cocok diterapkan. Hal ini dikarenakan ada kekurangan pada masing-masing model organisasi dan kurang praktisnya model sintesis. Oleh karena itu sebenarnya terdapat satu “model” yang cukup mencakup beberapa kelebihan dari model organisasi tertutup dan terbuka dan tidak dijelaskan lebih lanjut oleh model sinstesis. Model organisasi tersebut adalah prinsip good governance. Sebenarnya prinsip-prinsip tersebut tidak terlepas dari kelebihan dari kedua model organisasi tertutup maupun terbuka. Prinsip ini cocok digunakan dalam membangun administrasi publik di Indonesia.




REFERENSI

Henry, Nicholas, Public Administration and Public Affair 5th Edition: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1992.
Argo, Teti A., Memperkuat Posisi Penataan Ruang di Daerah Melalui Penciptaan Good Governance: Departemen Teknik Planologi: Institut Teknologi Bandung, 2004.
Dina, Siti Alifah, Konsep-Konsep Teori Organisasi: Perencanaan Wilayah dan Kota: Institut Teknologi Bandung, 2012.

Selasa, 01 Januari 2013

Benarkah?

Melanjutkan perkataan saya di tumblr mengenai semua tumbuh, semua berkembang. Malam hari ini (atau bisa dibilang dini hari ini) muncul satu pertanyaan baru di pikiran saya. Benarkah? Benarkah apa emang dik? Haha ada satu pertanyaan mengenai benarkah semua tumbuh dan semua berkembang?

tum·buh v 1 timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna begitulah kata KBBI. Benarkah semua tumbuh? Karena menurut KBBI itu tumbuh berarti bertambah sempurna. Benarkah semua bertambah sempurna? Kalau bilang sempurna berarti bicara value system (sok bicara value system). Dari value system yang mana saya bisa bilang mereka bertambah sempurna? Terlepas dari kesempurnaan hanya milik Allah SWT (saya juga sangat meyakini itu). Tapi semua sedang menuju kesempurnaan kan? Trus darimana saya bisa bilang semua sedang menuju kesempurnaan dan sudah bertambah (berprogress)?

ber·kem·bang v 3 menjadi bertambah sempurna (tt pribadi, pikiran, pengetahuan, dsb): ini juga kata KBBI. Tuhkan muncul lagi kata sempurna. Nah darimana saya bisa bilang semua sudah berkembang? Sekali lagi saya jadi bingung nih. Sebenernya saya asal ngomong kali ya.

Saya bilang semua tumbuh dan berkembang dengan caranya masing-masing. Jadi mereka bertambah sempurna menurut value systemnya masing-masing? Gimana saya tau? Atau mereka telah bertambah sempurna menurut value system saya? Kan saya yang bilang mereka telah tumbuh dan berkembang? Eh tapi dengan caranya masing-masing loh! Apakah cara mereka dalam tumbuh dan berkembang telah sesuai dengan value system saya? Jadi mereka sudah bertambah sempurna menurut value system saya dengan caranya masing-masing atau mereka sudah bertambah sempurna menurut value system saya?

Tuhkan pertanyaan ini timbul begitu aja. Dan bingung saya menjawabnya. Tapi yang jelas tetep sih mereka sudah tumbuh (secara usia) dan berkembang (secara fisik). Haha biar aman pake value system yang uncontroversial ya. Thanks to pelajaran tekev!

Just Share


Dika Fajri Fiisabiilillah
Urban and Regional Planning, School of Architecture, Planning and Policy Development, Bandung Institute of Technology, Bandung, Indonesia.
Yogyakarta sebagai Livable City
Kota (city) merupakan suatu wilayah otonom yang mempunyai karakteristik khusus baik dari aspek fisik, sosial, maupun ekonomi. Karakteristik tersebut dapat terlihat dari cakupan wilayah terbangunnya lebih intensif dibandingkan wilayah disekitarnya jika ditinjau dari aspek fisik, masyarakatnya lebih heterogen dan lebih banyak bekerja di sektor nonagraris dibandingkan sektor agraris jika ditinjau dari aspek sosial, struktur ekonominya lebih banyak bergantung pada sektor sekunder dan tersier dibandingkan sektor primer jika ditinjau dari aspek ekonomi. Oleh karena itu perencanaan suatu kota menjadi urgensi tersendiri dalam bidang perencanaan mengingat kota mempunyai karakteristik khusus tersebut.

Dewasa ini pertumbuhan penduduk kota yang semakin meningkat menjadi tren hampir disemua kota. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alami (kelahiran dan kematian) dan migrasi (migrasi masuk dan keluar). Tren yang terjadi sekarang ini hampir di semua kota adalah pertumbuhan penduduknya meningkat karena lebih banyak dipengaruhi oleh migrasi masuk yang lebih besar dibandingkan migrasi keluar dan pertumbuhan alami. Hal ini disebabkan aglomerasi yang akan didapatkan secara ekonomi dan sosial bagi penduduk yang tinggal di kota. Hal ini karena mengingat di kota prasarana, sarana dan utilitas penduduk lebih terjamin ketersediaannya sehingga menunjang aktivitas ekonomi dan sosial penduduk.

Oleh karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ini menyebabkan banyak permasalahan yang timbul yang terjadi hampir semua kota. Kemacetan, permukiman kumuh, kerusakan lingkungan, kemiskinan, menjadi wajah lain yang lebih akrab didengar dan dimiliki oleh hampir semua kota selain wajah kemegahan kota tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan kota menjadi tidak nyaman lagi untuk ditinggali bagi penduduk yang tinggal didalam kota. Oleh karena itu saat ini paradigma perencaan kota yang lebih nyaman untuk ditinggali oleh penduduk kota menjadi tren baru dalam bidang perencanaan atau biasa disebut dengan konsep livable city atau kota layak huni.

Livable city menjadi kata kunci dalam perencaan kota dewasa ini karena dapat menyelesaikan permasalahan kota yang mengganggu kenyamanan kota bagi penduduk yang tinggal didalamnya. Livable city merupakan konsep perencanaan kota dimana kota tersebut dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat (Hahlweg, 1997). Sedangkan menurut Evan (2002), livable city merupakan konsep perencanaan kota yang digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa livable city merupakan konsep perencanaan kota dimana kota sebagai ruang umum yang merupakan pusat kehidupan sosial dan fokus keseluruh masyarakat (Salzano, 1997). Pada dasarnya ketiga pengertian tersebut mengarahkan kepada pengertian bahwa konsep livable city dalam perencanaan kota bertujuan untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat kota yang fokus terhadap aktivitas masyarakat kota demi peningkatan kualitas hidup masyarakat kota (termasuk kenyamanan berhuni bagi masyarakat).

Oleh karena itu konsep livable city ini menjadi erat kaitannya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konsep sustainable development. Konsep livable city digunakan dalam representasi sustainable city (Wheeler, 2004) yang erat kaitannya dengan sustainable development. Sehingga penerapan konsep livable city dalam perencanaan kota harus diaplikasikan kedalam ketiga aspek tersebut. Penerapan konsep livable city tersebut tercermin dalam perwujudan kota dimana memiliki desain jaringan jalan yang baik dan variasi kegiatan yang lengkap untuk menunjang ekonomi kota, dimana berjalan, bersepeda, dan transportasi umum menjadi pilihan terbaik bagi penduduk dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota, dimana ruang publik didesain dan dirawat secara baik dan perumahan tersedia secara cukup serta dapat dijangkau bagi penduduk yang tinggal didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk.

Dewasa ini kota-kota di Indonesia memiliki indeks livable city yang rendah menurut penelitian oleh Ikatan Ahli Perencana tahun 2011. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa angka indeks livable city rata-rata bagi kota-kota di Indonesia yakni sebesar 54,26%. Hal ini berarti bahwa rata-rata hanya 54,26% penduduk di kota-kota di Indonesia yang merasa nyaman tinggal dikotanya sehingga memperlihatkan bahwa kota-kota di Indonesia masih berada dalam kondisi yang jauh dari ideal (IAP, 2011). Indeks penilaian livable city ini didasarkan pada 9 indikator utama yaitu aspek tata ruang (tata kota, RTH), aspek lingkungan (kebersihan, polusi), aspek transportasi (jalan, angkutan), aspek fasilitas kesehatan, aspek fasilitas pendidikan, aspek infrastruktur-utilitas (listrik, air bersih, telekomunikasi), aspek ekonomi (lapangan kerja, lokasi kerja), aspek keamanan, aspek sosial (kebudayaan, interaksi warga). Keseluruhan indikator tersebut merupakan turunan dari ketiga aspek besar (sosial, lingkungan, ekonomi) dalam mewujudkan konsep sustainable development dalam livable city.

Kota Yogyakarta memiliki indeks livable city yang paling tinggi dibandingkan kotakota lain di Indonesia. Pada tahun 2011 indeks livable city Kota Yogyakarta yakni sebesar 66,52%. Hal ini berarti bahwa sebanyak 66,52% masyarakat Kota Yogyakarta merasa nyaman untuk tinggal di kota tersebut. Meskipun Kota Yogyakarta bukan termasuk kedalam 10 kota terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya pada tahun 2010 (Sensus, 2010), namun Kota Yogyakarta mampu mengalahkan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan lain-lain dalam hal kenyamanan kota. Oleh karena itu hal ini dapat membuktikan bahwa Kota Yogyakarta memiliki modal kuat untuk diterapkan konsep livable city dalam perencanaan Kota Yogyakarta. Sehingga perlu dilakukan beberapa tindakan nyata dalam mewujudkan perencanaan Kota Yogyakarta sebagai livable city.

Tindakan yang dilakukan dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai livable city terbagi dala beberapa proyek besar dalam konsep livable city. Proyek tersebut antara lain proyek dalam pendesainan jaringan jalan, proyek pengadaan taman dan ruang terbuka publik, proyek dalam pengaturan bangunan, proyek dalam perumahan, dan inovasi-inovasi dalam penerapan kebijakan yang terkait konsep livable city. Keseluruhan proyek tersebut mencakup ketiga aspek besar (sosial, lingkungan, ekonomi) dalam mewujudkan konsep sustainable development dalam livable city.

Dalam proyek pendesainan jaringan jalan dilakukan tindakan seperti menyeimbangkan antara jaringan jalan yang satu arah dan dua arah. Hal ini dilakukan karena jaringan jalan satu arah menyebabkan ketidakefisienan dalam pergerakan dan jaringan jalan dua arah menyebabkan kerentanan dalam kemacetan. Sehingga perlu keseimbangan antara jaringan jalan satu arah dan dua arah dengan mempertimbangkan tata guna lahan Kota Yogyakarta. Kemudian dilakukan penyediaan jalur pedestrian, sepeda, dan transportasi umum sehingga meningkatkan minat masyarakat Kota Yogyakarta dalam memilih moda transportasi berupa jalan kaki, sepeda, maupun kendaraan umum dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Kemudian dalam proyek pengadaan taman dan ruang terbuka publik dilakukan tindakan seperti penetapan Car Free Day atau Holiday Street setiap hari minggu dan hari libur. Hal ini dilakukan agar masyarakat mempunyai ruang untuk bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Penyediaan tempat parkir car sharing di tempat-tempat ramai dapat dilakukan agar masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan car sharing dalam beraktivitas sehari-hari. Kemudian juga dapat dilakukan pengadaan parklet di tempat-tempat umum bagi masyarakat agar terdapat ruang untuk bersosialisasi. Parklet merupakan ruang terbuka publik kecil yang diciptakan terpadu dengan tempat parkir kendaraan (biasanya sepeda).


Kemudian dalam proyek pengaturan bangunan dapat dilakukan tindakan seperti penetepan kawasan mix use atau penggunaan campuran seperti komersial dan hunian dalam satu kawasan terpadu di beberapa tempat. Hal ini dilakukan agar mengurangi pergerakan dengan menggunakan transportasi pribadi. Penetapan insentif berupa keringanan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat juga dapat dilakukan bagi masyarakat yang merawat gedung-gedung yang bernilai sejarah dan budaya. Hal ini dilakukan agar nilai-nilai sejarah dan budaya Kota Yogyakarta dapat terjaga. Kemudian dalam proyek perumahan dapat dilakukan tindakan seperti penataan permukiman padat dan kumuh menjadi rumah susun sederhana. Tiap unit rumah susun ini telah memenuhi standar hunian manusia dan menggunakan sistem pembayaran yang dapat dijangkau masyarakat seperti kredit ringan atau biaya sewa yang ringan berkala. Hal ini dilakukan guna meningkat kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta. 

Kemudian juga inovasi-inovasi dalam penerapan kebijakan yang terkait konsep livable city dapat dilakukan tindakan seperti penempatan fasilitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain ke dalam kawasan perumahan. Hal ini dilakukan agar agar mengurangi pergerakan dengan menggunakan transportasi pribadi. Kemudian dapat juga dilakukan kebijakan bagi industri dan kegiatan komersial lokal seperti restoran untuk memakai bahan-bahan baku lokal. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas bahan-bahan baku yang dihasilkan di Kota Yogyakarta. Kemudian inovasi lainnya dapat dilakukan pula dengan menetapkan standar konversi energi yang digunakan bagi kegiatan industri dan komersial di Kota Yogyakarta menjadi energi terbarukan dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar meningkatkan kualitas lingkungan Kota Yogyakarta. Keseluruhan proyek tersebut harus didukung oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) agar konsep livable city dapat berjalan di Kota Yogyakarta. Stakeholder yang terlibat yaitu advokat atau organisasi yang menganjurkan konsep livable city (seperti IAP Kota Yogyakarta atau organisasi lainnya, legislator yang menetapkan sumber hukum dalam konsep livable city (seperti DPRD Kota Yogyakarta), Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebagai pihak yang menjalankan konsep livable city di Kota Yogyakarta, dan masyarakat Kota Yogya sebagai pihak pengguna dan harus mendukung penerapan konsep livable city di Kota Yogyakarta ini. Apabila keseluruhan stakeholder tersebut mendukung penerapan konsep livable city di Kota Yogyakarta maka Kota Yogyakarta akan lebih layak huni dan nyaman bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

References
[1] http://www.livablecity.org/. Diakses tanggal 1 Januari 2013, pukul 13.02 WIB.
[2] http://missgayatripw.wordpress.com/2012/03/08/konsep-livable-city/. Diakses tanggal 1 Januari 2013, pukul 13.14 WIB.

Haha kalo banyak salahnya maklum ya